JurnalLBH LP-KPK'N

Main Menu

  • Home
  • Hukum
  • Daerah
  • Nasional
  • Infrastruktur
  • TNI-POLRI
  • Pemerintahan

logo

Header Banner

JurnalLBH LP-KPK'N

  • Home
  • Hukum
  • Daerah
  • Nasional
  • Infrastruktur
  • TNI-POLRI
  • Pemerintahan
  • Begini Cara Memasukkan Kode Referal Tiktok

  • Ketahui Apa saja Keuntungan Mendowload Y2mate

  • Gampang, Begini Cara Konten Tiktok Anda Fyp

  • Begini Tips Jadi Host Live Streaming Melalui TikTok

  • Tips Memulai Live Streaming di TikTok Yang Tepat

Hukum
Home›Hukum›Larangan Bagi Kepala Desa dan Sanksi Administrasinya

Larangan Bagi Kepala Desa dan Sanksi Administrasinya

By Redaksi
Maret 4, 2022
236
0

 

Sebagai pemimpin dari suatu daerah pasti diberikan larangan bagi kepala desa guna menghindarkan dari penyelewengan. Walaupun kecil wewenangnya tetap saja ada potensi untuk menyalahgunakan hal itu dalam pelaksanaan pemerintah terkait.

Itu semua demi menciptakan penyelenggaraan pemerintah terjamin. Bisa dicontohkan bila tidak ada larangan, jelas dana bantuan dari pusat bisa diselewengkan ke kas pribadi. Masih banyak contoh nyata di masa sekarang.

Tapi sebelum itu Anda harus tahu apa saja tugas yang diberikan oleh pemerintah. Kades memiliki wewenang untuk memimpin, mengangkat perangkat, memegang keuangan, dan masih sebagainya. Jadi sudah terlihat jelas potensinya.

Potensi untuk menyelewengkan kekuasaan guna memperkaya diri. Makanya mau tidak mau diberikan larangan plus sanksi agar dapat membatasi gerak-gerik penguasa wilayah terkecil administrasi negara. Lalu apa saja larangan yang dimaksud?

Sebelum menjawab itu tentu harus ada dasar hukum yang digunakan. Larangan untuk kepala desa diatur dalam pasal 29 UU 6 tahun 2014. Di mana ini semua akan disampaikan lebih lengkap di sini.

Baca juga: Inilah Fungsi Kontrol Sosial Bagi Masyarakat dan Jenisnya

Larangan bagi Kepala Desa dan Saksi Administrasi!

Tidak adil jika langsung masuk kepada larangan untuk kepala desa tanpa mengetahui apa saja tugas, hak, wewenang dan kewajibannya. Kades harus selalu menyampaikan laporan kepada pihak pemerintah kota setiap tahunnya.

Jadi ada pertanggung jawaban dalam setiap tindakan bagi kepala desa dan jelas ini merupakan bentuk kontrol dari pemerintah pusat. Hal ini juga dimaksud untuk mengetahui apa saja tindakan kades dan sudahkah sesuai aturan.

Berlanjut pada apa saja yang menjadi larangan, kades dilarang untuk merugikan umum, membuat keputusan condong golongan, menyelewengkan wewenang, diskriminasi, meresahkan, kkn, menjadi anggota parpol, rangkap jabatan, ikut kampanye dan lain-lain.

Jika sampai melanggar salah satu larangan, kepala desa akan dikenakan sanksi administrasi dan pemberhentian. Untuk pelanggaran yang bersifat ringan masih diberikan teguran lisan dan tertulis. Tapi bagaimana jika tetap melanggar aturan?

Melanggar aturan lebih berat dan malah justru pidana. Membuat kades harus mendapatkan pemberhentian sementara. Jika terbukti bersalah maka akan dikenakan pemberhentian permanen oleh pemberi jabatan, bahkan bisa pemberhentian tidak terhormat.

Jelasnya pada pasal 29 dikenakan pada ayat 1 dan 2. Jadi ada dua metode sanksi yang dapat diberikan kepada kades. Sanksi ini bila didapati kades langgar larangan bagi kepala desa.

 

Terimakasih
Semoga bermanfaat
Author: A Iwan Dahlani

Previous Article

Tradisi Pawai Ogoh-Ogoh Saat Malam Perayaan Nyepi ...

Next Article

Ingat, Pelaku Galian C Illegal Bisa Dijerat ...

Redaksi

Related articles More from author

  • Hukum

    Kanit Reskrim Polsek Carenang Bantah Dituding Terima Sejumlah Uang dari Keluarga DL

    September 29, 2023
    By Redaksi
  • Hukum

    Laporan Pengaduan Dugaan Korupsi (Lapdu)

    Januari 15, 2022
    By Redaksi
  • Hukum

    Sidak Gabungan BNN dan MENKUM HAM Di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang

    Maret 5, 2021
    By Redaksi
  • Hukum

    Apa Itu Tahanan Luar? Berikut Penjelasan Lengkapnya

    April 15, 2022
    By Redaksi
  • Hukum

    Prosedur Cek Girik di BPN Paling Efektif

    Maret 7, 2022
    By Redaksi
  • Hukum

    Inilah 3 Proyek Pemerintah yang Mangkrak dan Penyebabnya

    Januari 25, 2022
    By Redaksi

You may interested

  • Pemerintahan

    Pastikan Ketersediaan Beras, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Tinjau Gudang Bulog Sub Divre Serang

  • Olah raga & Kesehatan

    Cara Menjaga Kesehatan Ginjal Dengan Cara Alami

  • Infrastruktur

    LSM KPK Nusantara Perwakilan Banten, Layangkan Surat Ke 2 Perihal Kegiatan Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Cibanten Hilir

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

DPRD Provinsi Banten Ucapkan Selamat Hari Pahlawan Nasional 2024

IKLAN

UCAPAN HARI KEBEBASAN PERS SEDUNIA

Links

  • Redaksi
  • Recent

  • Popular

  • Comments

  • Warga Perum Taman Raya Rajeg Desa Mekarsari, Ucapkan Terimakasih Telah Terealiasinya Pembangunan Jalan Beton

    By Redaksi
    Mei 15, 2025
  • Ketua MUI Prof Asrorun Niam Tegaskan Hukum Vasektomi Haram, Kebijakan Tak Boleh Ditaati

    By Redaksi
    Mei 6, 2025
  • Ketua DPW LSM APKAN – RI Perwakilan Banten CECEP RH, Apresiasi Terbentuknya POKJA Wartawan Gunung ...

    By Redaksi
    April 26, 2025
  • Semangat Juang, Pemerintah Desa Rajeg Mulya yang Didampingi Camat Rajeg, Adakan Gotong Royong Membersihkan Lingkungan

    By Redaksi
    April 11, 2025
  • Warga Perum Taman Raya Rajeg Desa Mekarsari, Ucapkan Terimakasih Telah Terealiasinya Pembangunan Jalan Beton

    By Redaksi
    Mei 15, 2025
  • SEVEN LEGS

    By userr
    Juni 8, 2015
  • Pink Troubles

    By userr
    Juni 8, 2015
  • Modern designer wall coverings & wall art

    By userr
    Juni 9, 2015

Follow us

Photostream

    © Copyright jurnallbhlpkpkn.com jasa website Prima Desain. All rights reserved.