Ingat, Pelaku Galian C Illegal Bisa Dijerat Hukum

388

 

Masalah galian c illegal masih saja menjadi polemik bagi banyak pihak. Khususnya bagi warga masyarakat yang wilayahnya menjadi lahan untuk aktivitas tambang. Sikap penolakan pasti dilayangkan tetapi pelaku masih ngeyel.

Mungkin karena ada backingan dari pihak pemerintah membuat pelaku masih ngeyel. Padahal di masa sekarang semua serba transparan. Termasuk juga masalah seperti ini, pemerintah pasti turun tangan melihat penderitaan masyarakat.

Tapi apa sebenarnya yang sebabkan masyarakat menderita? Bukannya itu hanya galian untuk mendapatkan tanah atau pasir saja? Jelas tidak karena itu bisa membuat masalah baru pada sektor irigasi sawah masyarakat.

Biasanya yang bisa lancar kini malah mampet karena galian menampung air. Belum lagi pada masalah kebisingan suara, menyebabkan banyak pihak harus gigit jari atas aktivitas tersebut. Intinya galian c illegal merugikan banyak pihak.

Bisa dikatakan masyarakat tetap menolak meski sudah mengantongi ijin. Apalagi jika galian tersebut merupakan galian C yang illegal yang muncul. Jelas akan muncul jeratan hukum bagi pelaku meski masih memiliki backingan.

 

Baca juga: Ketua LBH LP KPK’N Cabang Kabupaten Tangerang, Angkat Bicara Soal Galian Tanah Di Wilayah Kecamatan Kresek

Sanksi Galian C Illegal, 10 Tahum Penjara

Kami peringatkan bahwa galian ini ancamannya tidak main-main. Bisa sampai 10 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah. Sanksi tegas ini merupakan suatu yang wajar karena ini tindakan merugikan banyak pihak.

Hal ini didasarkan pada pasal 158 UUD 1945 dalam delik aduan. Apa itu soal delik aduan? Sekedar info bagi khalayak umum bahwa ini merupakan pasal yang dapat diproses ketika diadukan atas adanya galian illegal.

Intinya jika tidak ada pihak korban yang mengadu karena merasa dirugikan. Tidak akan muncul proses persidangan yang dilakukan. Jadi ini memang harus dilandasi oleh kesadaran dari masyarakat dan pemerintah juga.

Namun di era sekarang galian c illegal ini dilakukan oleh dalam tanda kutip pihak berkuasa. Tidak ada pihak yang berani melapor sehingga tidak terjadi proses penegakan hukum karena kekuasaan.

Bisa dikatakan proses hanya dapat dilakukan ketika sudah viral saja. Namun jika memang itu sudah menggangu tidak usah takut. Pelapor tidak harus dari instansi melainkan bisa perorangan. Lalu bagaimana prosesnya?

Untuk melapor pihak terkait bisa langsung ke polisi atau lembaga hukum. Namun pastikan dahulu apakah objek laporan tersebut benar-benar bodong. Galian C illegal memang harus diberantas karena merugikan banyak pihak.

 

Terimakasih.
Dirasa Artikel ini bermanfaat Silahkan bagikan.

Author: A Iwan Dahlani

Comments are closed.