Tangerang – Jurnallbhlpkpkn.com – Pemerintah kabupaten tangerang gaspoll kegiatan pembangunan, salah satunya adalah kegiatan Pembangunan POSYANDU Di Perum Grand Residen Mekarsari rajeg yang melalui dari Dinas tata ruang dan bangunan diduga pengawas tutup mata dan diduga tak sesuai Spek dan RAB.

Pasalnya dilokasi proyek kegiatan pembangunan tersebut nyata terlihat kerjaan nya terkesan asal, bukan hanya itu saja para pekerja tidak memakai alat pelindung diri (APD) dan juga papa informasi proyek tidak di pasang yakni dilokasi kegiatan pembangunan.

Berdasarkan data dari sistem kabupaten tangerang bahwa kegiatan tersebut adalah pembangunan POSYANDU yakni di Perum Grand Residen Mekarasari Rajeg di RT 02 Rw 15 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (kamis 4 Juli 2024).

BACA JUGA : Diduga Tak Fungsi Pengawas DTRB Dalam Kegiatan Gedung Serbaguna di Perum GMP 2 Desa Karet Kecamatan Sepatan

POSYANDU adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu, sebuah program kesehatan dasar yang ditujukan untuk memantau dan meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok balita (anak usia 0-5 tahun) dan ibu hamil di Indonesia.

Lebihlanjut, “Baeng LSM APKAN saat diminta tanggapannya, “Mengatakan, ” Pembangunan Posyandu yang saat ini dalam proses pengerjaan di perum grand mekarsari residen rajeg, diduga tanpa ada pengawasan dari dinas terkait.

Sebagimana diketahui kegiatan proyek pembangunan posyandu ini, sangat jelas langgar aturan tentang keterbukaan informasi publik dan juga abaikan para pekerja yang tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) tentu ini tidak dibenarkan.”cetusnya

Kewajiban memasang papan nama informasi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh Negara wajib memasang papan informasi (papan nama proyek).

“Pembangunan posyandu di perum grand mekasari residen Rt.02 Rw 15 Desa Mekarsari kecamatan rajeg yang digelontorkan dari anggaran APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2024.

Tujuan Pembangunan Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di desa/kelurahan dan dikelola oleh Pengelola Posyandu, yang dikukuhkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

Transparansi mutlak harus dilakukan agar semua masyarakat berhak tahu, dana yang digunakan milik masyarakat atau dari kantong pribadi. Pemerintah kabupaten Tangerang seharusnya memberikan sanksi kepada pelaksana proyek tersebut yang tidak mematuhi peraturan tanpa memasang papan informasi proyek di lokasi, “tutupnya

Saat awak media konfirmasi kepada kades mekarsari perihal kegiatan pembanguanan posyandu dengan gamblang menjawab, “tidak tau karena desa tidak menganggararkan, “ucap kades mekarsari.

Oleh karenannya, Pihak Dinas Tata Ruang Dan Bangunan kabupaten tangerang untuk turun kelokasi kegiatan pembangunan Posyandu tersebut yang berada di perum grand mekarsari residen di desa mekar sari kecamatan rajeg kabupaten tangerang, dan panggil pelaksana atau pemborong dan bila perlu panggil pengawas untuk segera di tinjau kelokasi pembangunan tersebut yang diduga tak sesuai Sepk dan RAB yang dapat merugikan keuangan Negara (APBD Tahun 2024 Kabupaten Tangerang)

Hingga berita ini tayang, pihak pelaksana pembangunan posyandu di perum grand residen mekasari rajeg dan pengawas dari dinas tata ruang dan bangunan kabupaten tangerang belum berhasil dikonfirmasi untuk klarifikasi. (Red)