Serang – Jurnallbhlpkpkn.com – Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti membuka kegiatan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Banten yang dilakasnakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Rabu (28/2/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, serta perwakilan dari Bappeda Kabupaten dan Kota.

Virgojanti berharap kegiatan ini bisa mengkoordinasikan, mengomunikasikan serta mensinkronisasikan berbagai basis data yang ada, sehingga basisnya menjadi satu data yang sama dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Pusat.

“SDI di Provinsi Banten itu bisa terwujud melalui sinergitas antar produsen data, dalam hal ini setiap OPD baik di lingkungan Provinsi maupun Kabupaten dan Kota,” kata Virgojanti.

Baca juga berita terkait : Pj Sekda Virgojanti: Pemprov Banten Terus Berupaya Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok

Virgojanti mengungkapkan, validitas dan akurasi data itu sangat penting sekali dalam menunjang sebuah perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Mengingat keberhasilan satu sektor program itu tidak bisa berdiri sendiri, ia membutuhkan data dan informasi dari sektor lainnya.

“Kemudian, basis data itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki berkelanjutan. Ini yang harus kita dorong terus,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Virgojanti, kedepan setiap pengambilan keputusan itu didukung dengan informasi dan data-data yang cukup baik dan berkualitas. Agar, setiap arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Banten ini benar-benar tepat sasaran.

“Serta memberikan dampak yang signifikan pada capaian pembangunan yang sudah direncanakan setiap tahunnya,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Perencanaan Bappeda Provinsi Banten Zaenal Muttaqin menambahkan, tujuan dilaksanakannya forum SDI ini adalah tersedianya data dan informasi hasil pembangunan lebih lengkap, akurat, akuntabel, up to date dan telah dianalisis secara mendalam untuk perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah.

“Serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, akuntabel dan up to date serta mudah diakses yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya. (H.Iwan/H.Maswi)