Diduga Melanggar Norma Hukum, Merangkap Dua Jabatan Kasi Pemerintahan Dan Kepala Sekolah
Kab.Tangerang – Jurnallbhlpkpkn.com – Adanya stuktur desa sukamanah yang di duga melanggar norma hukum dengan cara merangkap dengan dua jabatan sekaligus, dimana satu orang merangkap dengan dua jabatan yaitu kasi pemerintahan desa dan kepala sekolah paud desa, desa sukamanah kecamatan rajeg yang berada di kabupaten tangerang provinsi banten. (Selasa 5-03-2024)
Dengan adanya stuktur kepegawaian tersebut, dimana tidak di perbolehkan nya satu orang merangkap dua jabatan aktif sekaligus, dengan adanya dugaan penyalahgunaan jabatan yang dimana merangkap pekerjaan dengan dua jabatan dalam pemerintahan tersebut.
Kasi pemerintahan desa sukamanah yang diduga merangkap menjadi kepala sekolah paud desa yang di buktikan dengan hasil chatt WhatsApp yang diduga melanggar norma hukum yang di lakukan oleh kasi pemerintahan desa sukamanah kecamatan rajeg kabupaten tangerang provinsi banten.
Baca juga berita terkait : Program P3MD, Jalan Aspal Hotmix Di Kampung Gandaria RT 02/06 Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg, Laksana Kue Apeum
Menurut H.Iwan selaku ketua LBH LP KPKN bahwa setelah kami konfirmasi melalui via whatsapp beberapa hari yang lalu kepada sekdes bahwa benar nama tersebut staf desa, adapun untuk guru paud silahkan konfirmasi,”ucap sekdes sukamanah
Setelah kami konfirmasi kepada guru paud tersebut, kalau soal itu silahkan aja tanya kepsek paud, ucap guru paud
Dan setelah kami cocokan nomor kepsek tersebut sama dengan nomor staf desa, jadi kami menduga bahwa staf desa tersebut merangkap dua jabatan yakni jabatan kepsek sekolah paud desa dan sekaligus staf pemerintah desa sukamanah kecamatan rajeg kabupaten tangerang.
Baca juga berita terkait : Babak Pertama H.Iwan LBH LP KPKN Resmi Layangkan Surat Pada Kades Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg, Perihal Apa Si…
Baeng LSM APKAN RI “Mengatakan sungguh menyayangkan dengan adanya stuktur tersebut, dimana stuktur kepegawaian ini diduga menyalahi aturan dan diduga melanggar norma hukum yang berlaku, sesuai dalam undang-undang, Larangan rangkap jabatan Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau yang sering kita sebut Undang-Undang Desa. dan terkait apa saja larangan tersebut di atas dari jabatan perangkat desa diatur dalam pasal 51. Adapun sanksi norma Hukum seperti, yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar norma hukum yang bersifat pelanggaran. Sanksi pidana dapat berupa kurungan, denda, atau bahkan pidana mati. Sanksi perdata, yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar norma hukum yang bersifat wanprestasi.
Sampai berita ini tayang kades sukamanah dan kasi pemerintahan kecamatan rajeg belum berhasil dikonfirmasi. (TIM)
