Tangerang – Diduga ada unsur kesengajaan tidak transparansi
di desa sukamanatri jadi sorotan publik terkait Banner APBDes Tahun 2025 yang tak nampak dikantor desa sukamantri Kecamatan pasar kemis, Kabupaten Tangerang.

Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (APKAN – RI) H.Iwan Minta Kerterbukaan tentang besaran anggaran tahun 2025, Banner APBDes tahun 2025 perlu dipasang ( selasa 7 Juli 2026)

Tentunya jika APBDes terpasang spanduknya, iya tentu diketahui dari masing masing anggaran, itu berbeda, semisalnya pembangunan spal drainase lingkungan, pemberdayaan masyarakat.

Dan pemerintah provinsi banten mengucurkan anggaran bantuan keuangan (Bankeu) desa sebesar Rp123,8 miliar pada tahun 2025 untuk 1.238 desa. Masing-masing desa menerima bantuan sebesar Rp100 juta.

Tentunya dari anggaran bantuan keuangan provinsi yakni sebesar Rp.100.000.000 – tentu ada pisiknya.

H.Iwan, Mengatakan, “Kiranya kades desa sukamantri terbuka tentang alokasi besaran anggaran yakni APBDes Tahun 2025 harusnya nampak terpasang spanduknya agar semua tau besar kecilnya sumber yang anggaran seperti bangunan atau pemberdayaan masyarakat.

Lebihlanjut.” kami akan segera bersurat permintaan audit kepada BPK – RI perwakilan banten terkait anggaran desa sukamantri dari tahun 2023 – 2025 agar tidak ada dugaan-dugaan yang dapat menimbulkan tidak keterbukaannya tentang fisik alokasi dari anggaran – anggaran tersebut.

“Dengan merujuk pada peraturan pemerintah nomor 68 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam meningkatan kinerja aparatur pemerintah, dan undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaran negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “tuturnya

Hingga berita ini tayang dipublik, kades desa sukamantri kecamatan pasar kemis dan Binwas (Pembinaan dan Pengawasan Desa) dari kecamatan pasar kemis belum berhasil dikonfirmasi.

(Team/H.Iwan)