Diduga Adanya Pemangkasan Anggaran Dana Untuk Alokasi Tempat Pemungutan Suara Atau Tempat TPS Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rajeg (PPK) Dan Pemungutan Suara PPS

Kab.Tangerang – Jurnallbhlpkpkn.com – Diduga anggaran untuk pembuatan TPS diwilayah kecamatan Rajeg tangerang disunat oleh oknum Panitia PPK dan PPS.
Sungguh mencengangkan dengan adanya pemangkasan yang dilakukan oleh oknum petugas Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK dan panitia pemungutan suara (PPS) diwilayah kecamatan Rajeg, kabupaten tangerang, ditingkat desa terhadap anggota kelompok petugas pemungutan suara (kpps) yang berada di desa sukasari, desa lembangsari dan tentunya didesa diwilayah kecamatan rajeg kabupaten tangerang banten, (Selasa 13/02/2024)
Masih saja kerap terjadi di negara kita tercinta ini, mungkinkah ini tradisi, pemangkasan, penggorokan, dana pemerintah yang seharusnya diberikan sesuai apa yang sudah di anggarkan untuk KPPS yang bekerja dalam acara pemilihan umum yang sebentar lagi akan kita laksanakan, namun sangat tragis apa yang dilakukan oleh oknum panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) terhadap anggaran alokasi untuk pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).
Setelah awak media terus menggali informasi terkait anggaran untuk pembuatan TPS, alat pemgadaan dokumen, Bantuan paket data kebutuhan sirekap, Sumplemen atau Vitamin, Bantuan transport, Makan dan Minum.
” Salah satu dari PPS desa sukasari kami konfirmasi terkait besaran anggaran yang di terima para ketua KPPS untuk pembuatan TPS tersebut, namun PPS tersebut bungkam.
Dan kami mencoba menggali dari salahsatu KPPS desa sukasari mengenai besaran anggaran untuk pembuatan tps dan lainnya, KPPS Mengatakan, ” kami menerima anggaran dari ketua PPS sebesar 4.050.000 itu untuk semuanya dan kalau tidak sewa printer itu di kasihnya sebesar 3.700.000, “ucap kpps desa sukasari. Dan KPPS desa lembangsari menerima anggaran nya tak jauh berbeda seperti desa lain nya yang berada diwilayah kecamatan rajeg kabupaten tangerang.
Hingga berita ini tayang pihak Panwas, PPK dan KPU belum berhasil dikonfirmasi untuk klarifikasi. (Tim)