Tangerang – Jurnallbhlpkpkn.com – H.Iwan selaku Biro Hukum DPD LSM APKAN mengatakan, ini jangan dibiarkan dan Inspektorat Kabupaten Tangerang segera meninjau pada kegiatan pemasangan u-dith tersebut.

Kepada awak media, Sekretaris Camat (Sekcam) Pakuhaji Oman Apriaman berikan tanggapan terkait berita yang beredar di media massa mengenai keluhan warga Kelurahan Pakuhaji.

“Terkait berita yang beredar di media massa mengenai keluhan warga Kelurahan Pakuhaji, saya sebelumnya minta maaf dan terima kasih kepada rekan-rekan media, saya akan menindaklanjuti serta berkoordinasi dengan Kasi Ekbang Hj Ropiko,” kata Sekcam Pakuhaji Oman Apriaman kepada awak media, Kamis (25/5/2023).

Lanjutnya, Oman juga menuturkan bahwa dalam permasalahan tersebut harus adanya kerjasama semua pihak mulai dari Pemerintah Kecamatan dan juga pelaksana atau pemborong.

Baca juga : Diduga Tak Berlaku Papan Informasi Proyek (PIP) Di Desa Gintung Pada Kegiatan Pengerjaan U-dith

“Saya akan berkoordinasi dengan Kasi Ekbang , pengawas dan pihak ketiga, terkait pengerjaan proyek U-ditch di Rawa Kalong Rt 01/02, Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji tersebut, agar di perbaiki supaya hasil kerjanya baik dan benar,” tuturnya.

Perlu diketahui, bahwa tim awak media mencoba mengkonfirmasi Camat Pakuhaji H Asmawi melalui pesan singkat WhatsApp, namun tidak ada tanggapan.

Disisi lain, H.Iwan selaku Biro Hukum DPD LSM APKAN mengatakan sangat kecewa dengan kinerja kontraktor yang saat ini mengerjakan proyek U-ditch di Kampung Rawa Kalong Rt 01/02, Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tersebut.

“Saya ingin pengawas Kecamatan Pakuhaji mengawasi dengan benar semua pekerjaan infrastruktur pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Pakuhaji. Dengan demikian para kontraktor tidak semena-mena mengabaikan bahkan sampai asal kerja,” katanya.

Iwan menambahkan, pihak Kecamatan Pakuhaji semestinya menindak tegas para kontraktor yang curang.

“Saya berharap pihak inspektorat Kabupaten Tangerang meninjau ke lokasi proyek U-ditch tersebut,” pungkasnya.

“Sudah saatnya pemerintah memberikan informasi transparan terkait bobot dan spesifikasi kegiatan yang akan dikerjakan agar semua pihak bisa mengawasi dengan harapan meminimalisir terjadinya tindakan korupsi, demi terwujudnya Indonesia bebas korupsi,” tandasnya.

( Tim )