Pernah mendengar istilah bantuan hukum pro bono? Atau Anda masih belum pernah mendengar? Ini memang merupakan istilah dalam hukum dimana masyarakat Indonesia masih belum melek terhadap bidang vital dalam bernegara.

Pro bono publico ini biasa disingkat dengan pro bono merupakan bantuan yang diberikan oleh professional kepada pihak tertentu secara gratis. Frasa ini berasal dari bono yang berasal dari negara Irlandia.

Secara umum ini merupakan bantuan yang diberikan untuk segala bidang. Namun perkembangannya malah justru dekat dengan bidang hukum. Lebih tepatnya pada pendampingan hukum kepada pihak kurang mampu yang sedang bersengketa.

Khususnya pada pihak yang memiliki uang lebih untuk menyewa advokat. Jadi negara memang mengatur adanya pengacara dalam membantu masalah pihak kurang mampu untuk membantu masyarakat dalam bantuan hukum pro bono. Hal ini diatur dalam UUD.

Lebih tepatnya pada pasal 22 ayat 1 UU 18 tahun 2003. Pasal ini berbunyi mengenai advokat yang diwajibkan memberikan bantuan dalam hukum pro bono serta tata cara pemberiannya. Bagaimana sudah paham?

Prosedur Pencarian Bantuan Hukum Pro Bono dan Seluk Beluknya

Meskipun bisa didapatkan secara gratis oleh masyarakat, advokat atau pengacara tetap harus professional dalam memberikan layanannya. Bahkan sama seperti memberikan layanan kepada pihak yang membayar jasa dari Mereka selama ini.

Diatur dalam pasal 4 huruf f profesi advokat. Intinya adalah advokat mengurus perkara gratis tetap harus memberikan pelayanan maksimal dalam bantuan hukum. Jadi tidak asal-asalan karena tidak dibayar oleh client dalam menyelesaikan perkara.

Dapat disimpulkan pengacara harus memberikan layanan jika ada pihak yang mencari keadilan. Khususnya pihak yang tidak memiliki kekuatan dalam sektor financial. Bantuan dalam hukum pro bono memang wajib untuk disediakan pengacara.

Baca juga: Cara Melaporkan Penyerobotan Tanah Lewat Hukum Acara Perdata

Jadi dengan adanya bantuan hukum ini membuat Anda tidak perlu keluar uang sama sekali untuk mendapatkan pendampingan hukum. Namun bukan berarti Anda bebas dalam urusan biaya juga, dimana pengacara butuh operasional.

Apalagi jika jarak antara pihak pencari keadilan jauh dari kantor pengacara. Jelas butuh biaya operasional agar pengacara mampu memberikan pelayanan efektif. Ada kode etik yang harus diikuti oleh pengacara juga.

Jadi tidak sembarangan pihak A dan B dapat melakukan hal ini. Semua sudah diatur dalam undang-undang bahkan untuk urusan sanksi. Pengacara kini juga harus sedia melaporkan bantuan hukum tersebut.

Terimakasih

Jika dirasa bermanfaat silahkan bagikan, Dan dirasa Anda perlu…!!

Advokat/Pengacara

MS HERMANSYA

WA : 0859-4608-3124/0821-1243-6478.

Author: A Iwan Dahlani