Serang – Jurnallbhlpkpkn.com – LSM KPK-Nusantara Banten dan peserta yang tergabung dalam Koalisi LSM, Ormas, Media Cetak dan Online Banten melaksanakan aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Jum’at 10 November 2023.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan karena tidak ada tanggapan atau respon perihal pembangunan jalan Banten Lama – Tonjong yang diduga menyalahi prosedur dan tidak sesuai spesifikasi kualitas, kuantitas sehingga dampaknya tidak sesuai target waktu kalender.

Sebelumnya pada 28 Agustus 2023 Koalisi LSM dan Media Cetak & Online Banten sudah melayangkan surat audiensi ke Dinas PUPR Provinsi Banten tidak digubris.

Kemudian pada tanggal 2 dan 10 Oktober 2023 Koalisi LSM KPK-Nusantara juga melayangkan surat kembali terkait audiensi adanya dugaan kegiatan pekerjaan konstruksi dari satuan Dinas PUPR Provinsi Banten lagi lagi tidak di gubris dan diabaikan.

Diketahui pekerjaan pembangunan jalan Banten Lama – Tonjong dengan pagu anggaran sebesar Rp. 67 Milliar diduga banyak penyalahgunaan anggaran pengadaan barang dan jasa .

Dugaan tersebut diantaranya adanya Mobil Plat Merah dari satuan Dinas PUPR Provinsi Banten adanya pembiaran dan tidak ada pengawasan mobil kendaraan jenis APV dan mobil trailer pengangkutan alat berat yang digunakan untuk mengangkut BBM ke Proyek yang jelas menyalahi aturan.

Korlap LSM KPK- Nusantara mengatakan banyak temuan temuan yang diduga banyak kegiatan pembangunan kontruksi jalan jembatan yang ada di Provinsi Banten sudah gagal karena kurangnya pengawasan atau kontrol dari Dinas PUPR atau lembaga terkait dari Dinas Provinsi Banten.

“Banyak temuan temuan tidak sesuai spesifikasi dan penyalahgunaan barang dan jasa dalam kegiatan pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas PUPR Banten,” ungkap Amin.

” Kami bukan menghalangi pembangunan yang berada di Provinsi Banten. Kami hanya berjuang untuk menjaga aset aset Negara melalui kontrol sosial dalam pengawasan anggaran APBD/APBN Provinsi Banten,” sambungnya.

LSM KPK-Nusantara Banten dan Koalisi LSM, Ormas dan Media Cetak & Online meminta PJ Gubernur Banten untuk menindaklanjuti memeriksa kegiatan Dinas PUPR Provinsi Banten pembangunan jalan dan rehabilitasi pembangunan jalan jembatan serta memberikan teguran keras kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten yang diduga tidak becus dan tidak profesional. ( Tim )