Jakarta – Jurnallbhlpkpkn.com – Sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melancarkan jurus andalan untuk mengatasi mafia tanah. Dengan jargon gebuk mafia tanah, AHY siap mencegah negara rugi lagi. Di tahun 2023 kemarin saja, negara mengalami kerugian sampai Rp 13 triliun karena aksi mafia tanah.

AHY Lancarkan Jurus Gebuk Mafia Tanah

Jargon gebuk mafia tanah pertama kali terungkap saat rapat kerja nasional Kementerian ATR/BPN 2024 pada 7 Maret di Jakarta. Kala itu AHY menyampaikannya di depan seluruh Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) dan Kakanta (Kepala Kantor Pertanahan).

Bukan tanpa alasan, ia melakukan hal tersebut karena memang mendapatkan banyak pesan dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengadu mengenai mafia tanah yang jelas menambah kesengsaraan.

Karena hal itu, ia bersikukuh untuk memberantas mafia tanah. Adapun salah satu caranya ialah membangun sinergi yang kuat antara Kakanwil, Kakanta, kejaksaan dan kepolisian.

Bukan hanya itu, AHY juga memutuskan untuk bertemu dengan Prabowo dalam memberantas mafia tanah. Hal ini sesuai dengan unggahan yang ada di akun Instagram @pdemokrat.

Pertemuan keduanya bertujuan untuk memperkuat sinergitas sekaligus kolaborasi agar mafia tanah tak lagi merajalela di Indonesia. Aksi gebuk mafia tanah ini mendapatkan sambutan positif dari warganet yang memenuhi kolom komentar di postingan akun resmi Partai Demokrat tersebut.

Siap Lindungi Bawahan

Upaya untuk memberantas mafia tanah tentu tidak mudah. Kendati demikian, ia berjanji akan membersihkan Kementerian dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pertanahan.

Upaya ini memang berisiko mengundang serangan balik dari mafia tanah. Mengenai hal itu, AHY berjanji akan melindungi bawahannya agar tidak terkena serangan balik tersebut. Janji ini ia tegaskan pada rapat kerja tanggal 25 Maret 2024 kemarin.

Baca berita terkait : Diduga Melanggar Norma Hukum, Merangkap Dua Jabatan Kasi Pemerintahan Dan Kepala Sekolah

Di sisi lain, ia juga menghimbau kepada Inspektorat Jenderal yang ada di Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pengawasan secara ketat. Tindakan tanpa pengawasan memang terasa kurang optimal.

Terlihat jelas bahwa AHY melancarkan jurus gebuk mafia tanah agar tidak semakin menyengsarakan masyarakat. Dengan memberantas mafia tanah, sebenarnya juga jadi salah satu cara AHY untuk mencegah kerugian negara.