Tidak banyak orang yang mengetahui perhitungan pesangon PHK karyawan. Sebab, kebanyakan hanya tinggal menerima berapapun jumlahnya sesuai kesepakatan. Padahal, sebenarnya ada perhitungan khusus yang harus dipatuhi oleh pihak perusahaan.

Bahkan UU Ketenagakerjaan sudah mengaturnya, tepatnya nomor 13 yang dikeluarkan tahun 2003. Tapi, ada aturan baru yang membahas komponen pesangon akibat PHK yaitu PP nomor 35 yang dikeluarkan tahun 2021.

Jadi, karyawan tidak perlu khawatir bila nantinya mengalami PHK karena sudah mempunyai hak memperoleh uang pesangon dari perusahaan. Mengenai perhitungan ini akan dijelaskan pada uraian berikut beserta prosedurnya.

Memahami Komponen Perhitungan Pesangon PHK Karyawan

Ada tiga jenis uang yang diberikan kepada karyawan PHK, yaitu uang pesangon, UPMK atau Uang Penghargaan Masa Kerja serta UPH atau Uang Penggantian Hak. Dari ketentuan perhitungan pesangon PHK karyawan berdasarkan masa kerja sebelumnya tidak ada perubahan.

Namun, besarnya pengali upah pesangon yang diterima karyawan PHK memiliki beberapa penyesuaian. Berikut ini daftar selengkapnya mengenai pemberian uang pesangon karyawan yang terkena PHK sesuai dengan masa kerja berdasarkan pasal 40 tepatnya ayat 2:

1. Kurang dari 1 tahun, 1 bulan gaji.

2. Kurun 1 tahun atau lebih, tapi kurang dari 2, 2 bulan gaji.

3. Kurun 2 tahun atau lebih, tapi kurang dari 3, 3 bulan gaji.

4. Kurun 3 tahun atau lebih, tapi kurang dari 4, 4 bulan gaji.

5. Kurun 4 tahun atau lebih, tapi kurang dari 5, 5 bulan gaji.

6. Kurun 5 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6, 6 bulan gaji.

7. Kurun 6 tahun atau lebih, tapi kurang dari 7, 7 bulan gaji.

8. Kurun 7 tahun atau lebih, tapi kurang dari 8, 8 bulan gaji.

9. Kurun 8 tahun atau lebih, 9 bulan gaji

Sedangkan ketentuan perhitungan pesangon PHK karyawan UPMK, diantaranya:

1. Masa 3 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6, upah 2 bulan.

2. Masa 6 tahun atau lebih, tapi kurang dari 9, upah 3 bulan.

3. Masa 9 tahun atau lebih, tapi kurang dari 12, upah 4 bulan.

4. Masa 12 tahun atau lebih, tapi kurang dari 15, upah 5 bulan.

5. Masa 15 tahun atau lebih, tapi kurang dari 18, upah 6 bulan.

6. Masa 18 tahun atau lebih, tapi kurang dari 21, upah 7 bulan.

7. Masa 21 tahun atau lebih, tapi kurang dari 24, upah 8 bulan.

8. Masa 24 tahun atau lebih, upah 10 bulan

Berbeda lagi dengan UPH, beberapa komponen yang akan diperoleh karyawan yaitu cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang ke tempat bekerja baru serta hal-hal lainnya sesuai ketetapan perjanjian kerja maupun aturan perusahaan.

Beberapa Contoh Perhitungan Uang Pesangon Akibat PHK

Supaya lebih memahami perhitungan pesangon PHK karyawan, berikut akan diberikan beberapa contoh sesuai dengan aturan baru, yaitu PP 35 tahun 2021.

Contoh 1:

Ada seorang pegawai bernama Agus bekerja di pabrik gula. Ia sudah bekerja di tempat tersebut selama 3,5 tahun. Besaran gaji terakhir yang diterima adalah Rp. 5.000.000 dan tidak mempunyai sisa cuti tahunan. Berapa jumlah upah yang diperoleh Agus?

Rincian:

UP masa kerja 3,5 tahun = 4 bulan gaji; UPMK 3,5 tahun = upah 2 bulan; UPH = tidak ada. Total pesangon UP + UPMK + UPH = 4 + 2 + 0 = 6 bulan gaji dikalikan dengan Rp. 5.000.000, hasilnya Rp. 30.000.000.

Jadi, berdasarkan perhitungan pesangon PHK karyawan total yang diperoleh Agus selama bekerja di pabrik gula 3,5 tahun sejumlah Rp. 30.000.000.

Contoh 2:

Setelah bekerja di perusahaan air minum selama 1 tahun 5 bulan, Andi terkena PHK. Besaran gaji pokok serta tunjangan yang diperoleh adalah Rp. 2.500.000.

Rincian:

UP masa kerja 1 tahun 5 bulan = 2 bulan gaji; UPMK di bawah 3 tahun = tidak memperoleh; UPH = tidak ada. Total pesangon UP + UPMK + UPH = 2 + 0 + 0 = 2 bulan gaji dikalikan dengan Rp. 2.500.000 hasilnya Rp. 5.000.000.

Jadi, berdasarkan perhitungan pesangon PHK karyawan jumlah uang yang harus dibayarkan perusahaan air minum tersebut kepada Andi adalah sejumlah Rp. 5.000.000.

Beragam Faktor yang Bisa Mengurangi Uang Pesangon Akibat PHK Karyawan

Walaupun perhitungan pesangon sudah diatur sedemikian rupa, ada beragam faktor yang bisa mengurangi jumlahnya. Perusahaan diizinkan mengurangi jumlah upah tersebut dengan berbagai alasan berikut:

1. Perusahaan tutup akibat kondisi yang memaksa.

2. Perusahaan berjenis pailit.

3. Perusahaan tutup dan merugi selama dua tahun terus menerus.

4. Perusahaan melakukan efisiensi akibat perusahaan mengalami kerugian.

5. Perusahaan menunda kewajiban proses bayar utang akibat merugi.

Bila suatu perusahaan mengalami keadaan tersebut boleh melakukan perhitungan pesangon PHK karyawan dengan besar separuh dari yang seharusnya diperoleh. Selain uang pesangon, pegawai juga bisa memperoleh UPMK sejumlah satu kali.

Prosedur PHK Karyawan yang Harus Dipatuhi oleh Pihak Perusahaan

Terlepas dari perhitungan, pihak perusahaan harus mematuhi prosedurnya. Sebenarnya, mengenai prosedur pemberian uang pesangon, menyesuaikan dengan kebijakan setiap perusahaan.

Tapi, secara umum, mekanisme yang diterapkan yaitu perusahaan menginformasikan kepada pegawai mengenai adanya PHK. Setelah itu menemui pegawai untuk membahas terkait pesangon, lalu memberikan penawaran beserta beberapa syarat sesudah penandatanganan.

Pegawai bisa langsung menerima perhitungan pesangon PHK karyawan penawaran perusahaan atau melakukan negosiasi. Bila sudah mencapai kesepakatan, keduanya melakukan tanda tangan perjanjian.

Setelah itu, pegawai memperoleh besaran upah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa mengenai pesangon juga tergantung hasil negosiasi dengan pihak perusahaan. Lebih rinci, ada 5 tahapan prosedur PHK terhadap karyawan, meliputi:

   1. Melakukan Musyawarah

Prosedur pertama yaitu melakukan musyawarah antara karyawan yang terkena PHK dengan pihak perusahaan. Fungsinya tidak lain untuk mencapai kesepakatan atau mufakat atas kondisi yang mengharuskan PHK tersebut.

   2. Media dengan Pihak Disnaker

Bila melalui musyawarah perhitungan pesangon PHK karyawan permasalahan tidak teratasi dengan baik, perlu media ke pihak disnaker atau dinas tenaga kerja setempat untuk meminta bantuan.Tujuannya supaya cara penyelesaian bisa ditemukan.

   3. Menjalankan Mediasi Hukum

Ketika masih mengalami kendala dan pihak disnaker tidak mampu membantu penyelesaian masalah, prosedur selanjutnya berarti harus menjalankan mediasi hukum ke pengadilan.

Bila memberikan hasil akhir tetap
harus dilakukan PHK, tahap
lanjutannya adalah mengajukan
permohonan kepada lembaga
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial secara tertulis
yaitu PHI atau Pengadilan
Hubungan Industrial dan disertai
alasannya.

   4. Menandatangani Perjanjian Bersama

Perjanjian bersama bisa dilakukan saat proses musyawarah dan perhitungan pesangon PHK karyawan sudah mencapai kesepakatan. Surat perjanjian harus ditandatangani keduapihak untuk kemudian didaftarkan ke pihak PHI setempat.

Baca juga: Apa Saja Sih Hak Buruh? Simak Penjelasan Berikut

   5. Memberikan Uang Pesangon

Prosedur terakhir uang pesangon diberikan dengan nilai sesuai kesepakatan. Karena sudah disepakati bersama hitam di atas putih, total pemberian upah harus sesuai, tidak malah mengurangi.

Perhitungan dan kesepakatan tidak      selalu berjalan mulus sesuai yang          seharusnya. Bila tiba-tiba mengalami kekeliruan perhitungan pesangon PHK karyawan, bisa segera melakukan konfirmasi terhadap pihak perusahan.

Jika dirasa bermanfaat silahkan bagikan dan dapatkan artikel berita pilihan dari Jurnallbhlpkpkn.com/ (Asisten Advokat/ Ketua LBH LP KPK’N 0857170026233).