Banyak bukti bahwa hukum di Indonesia masih memberatkan pada salah satu pihak. Khususnya pihak berduit yang jelas mampu membeli hukum. Dibuktikan dengan koruptor yang dihukum ringan sedangkan pencuri belasan tahun.

Bahkan ada juga bukti bahwa koruptor yang mengambil uang bansos tidak diproses sama sekali. Malahan nenek tua mengambil singkong ketela harus dipenjara belasan tahun. Bukankah ini merupakan tindakan tidak adil.

Jelas hukum di Indonesia ini jika harus disandingkan degan UUD khususnya pasal 28 D ayat satu akan melanggarnya. Di mana bunyinya adalah setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum adil.

Lalu apa yang menyebabkan hukum yang ada di Indonesia masih tumpul ke Atas tapi tajam ke bawah? Itu semua karena faktor penyelenggara alias aparatur. Lebih dalam lagi soal mental yang masih mudah disuap.

Solusi Hukum di Indonesia Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah

Jika permasalahan ini terus dibiarkan akan terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak berduit. Mereka bisa membeli apa saja bahkan termasuk hukum. Sehingga bisa saja terjadi proses kriminalisasi pada pihak tidak bersalah.

Untuk mengatasi ini diperlukan tindakan mendasar oleh semua warga Negara terhadap adanya hukum di Indonesia. Tentunya ini harus dibongkar ulang mulai dari sistem pemerintahan agar dapat berlangsung lebih adil. Tapi apakah ini bisa dilakukan sekarang?

Tentu saja bisa karena kepemimpinan presiden sekarang sudah membaik. Dibuktikan dengan birokrasi yang sudah mulai mudah. Semua bisa dilakukan tanpa pungli bahkan dalam durasi lebih cepat, ini menjadi bukti nyatanya.

Sudah tidak ada lagi titipan PNS muncul juga menjadi bukti sah bahwa pemerintahan sudah semakin bersih. Inilah yang harus dipahami oleh apparat pemerintah bahwa masalah hukum di Indonesia semakin mendesak.

Jika ingin hasil lebih bagus coba untuk berikan hukuman berat bagi para apparat yang bisa disuap. Dengan sanksi ini dan dibuktikan dengan tindakan tegas. Rakyat akan percaya dengan pemerintah sendiri.

Sanksi ini harus disertai dengan memiskinkan apparat yang menerima suap. Bahkan bila perlu lakukan hukuman mati seperti negara China. Di mana negara kecil dari Asia ini sudah menjadi macan Asia sebenarnya.

Baca juga: Polri Hentikan Kasus Nurhayati

Tidak perlu peduli dengan HAM karena apparat yang mudah disuap bukan manusia. Mereka tidak memikirkan nasib orang yang dikriminalisasi. Sehingga hukum di Indonesia tidak dapat berjalan seperti apa yang diatur.

Terimakasih.